Riau-99news.id. – Pekanbaru, 22 November 2026 – Gerakan Mahasiswa Riau Menggugat (GERAM) menyatakan mendukung penuh keputusan Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui SK Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
Pencabutan izin seluas 338.536 hektare ini adalah langkah tepat dan sudah lama ditunggu rakyat Riau. Ini bukti bahwa negara tidak boleh kalah oleh korporasi yang selama bertahun-tahun merusak hutan, lahan gambut, dan hak rakyat.
“Kami dari GERAM mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH dan Pemerintah yang berani mencabut izin PT RAPP. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini persoalan keadilan ekologis dan keadilan rakyat Riau yang sudah puluhan tahun menanggung asap, banjir, dan hilangnya lahan,” ujar Andre Kasa, Ketua GERAM, Minggu (22/11/2026).
Namun GERAM menegaskan, pencabutan izin JANGAN dijadikan akhir dari kasus ini. Pencabutan saja tidak cukup. Jangan sampai izin dicabut, tapi PT RAPP lepas dari tanggung jawabnya lalu hilang begitu saja.
GERAM menuntut 4 hal:
1. JANGAN HANYA DICABUT, BERI SANKSI TEGAS*
Pelanggaran yang ditemukan Satgas PKH sangat serius: karhutla berulang, ada sawit seluas 18.362,74 ha di dalam konsesi, ada bukaan tambang tanpa izin 541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung 211,54 ha, serta gangguan terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
“Kalau hanya dicabut, itu namanya perusahaan diberi jalan untuk kabur. Harus ada sanksi pidana dan denda lingkungan sesuai undang-undang. Siapa yang merusak, siapa yang harus dihukum. Jangan tebang pilih,” tegas Andre Kasa.
2. PT RAPP HARUS BERTANGGUNG JAWAB PENUH*
Pencabutan izin tidak menghapus tanggung jawab hukum perusahaan. PT RAPP harus tetap bertanggung jawab atas seluruh kerusakan yang terjadi selama mereka menguasai konsesi tersebut.
GERAM meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pelanggaran pidana kehutanan, lingkungan, dan perkebunan yang terjadi di areal PT RAPP, hingga ke level pengambil keputusan di perusahaan.
3. WAJIB MELAKUKAN PEMULIHAN*
GERAM menuntut PT RAPP wajib melakukan pemulihan lingkungan, terutama:
– Pemulihan lahan gambut yang terbakar berulang di Sungai Mandau, Pulau Padang, dan wilayah lainnya
– Pemulihan kawasan lindung yang rusak
– Penghentian penanaman eukaliptus di lokasi prioritas restorasi pasca kebakaran
– Pemulihan habitat gajah Sumatera di kawasan penyangga Tesso Nilo
“Jangan biarkan rakyat yang menanggung biaya pemulihan. Yang merusak yang harus memulihkan. Uang pemulihan harus transparan dan diawasi publik,” kata Andre.
4. KEMBALIKAN HAK RAKYAT, JANGAN ALIHKAN KE KORPORASI LAIN*
GERAM menegaskan, 338.536 hektare lahan bekas konsesi PT RAPP harus dikembalikan kepada negara untuk rakyat dan fungsi ekologis, bukan dipindahkan ke perusahaan lain, BUMN, atau kelompok oligarki baru dengan nama yang berbeda.
Hak masyarakat adat dan masyarakat lokal seperti di Dayun, Siak, dan desa-desa lain yang lahannya dirampas perizinan, harus dipulihkan dan dikembalikan.
“Rakyat Riau sudah puluhan tahun jadi korban. Jangan sampai pencabutan ini hanya jadi ajang ganti pemain. Kami dari mahasiswa Riau akan kawal sampai lahan itu benar-benar untuk rakyat dan hutan kembali pulih,” tutup Andre Kasa.
GERAM juga meminta Pemerintah Provinsi Riau segera menyiapkan langkah antisipasi bagi ribuan pekerja dan masyarakat sekitar yang terdampak, agar pencabutan ini tidak dijadikan alasan untuk mem-PHK sepihak tanpa hak-hak pekerja dipenuhi.(**)
Narahubung:
Andre Kasa – Ketua Gerakan Mahasiswa Riau Menggugat (GERAM)





