INHU  

Proyek Jalan Kuala Lemang Senilai Rp.3,9 Miliar Jadi Sorotan KGSAI Riau Rudi Walker Purba Pertanyakan Volume Dan Pengawasan

Riau-99news.id. -Inhil – Pekerjaan pembangunan ruas jalan Kuala Lemang yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp3,9 miliar menuai sorotan dari Ketua Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (KGSAI) Provinsi Riau, Rudi Walker Purba.

 

Sorotan tersebut muncul setelah Rudi mengaku menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan dalam pelaksanaan proyek. Di antaranya, tidak dicantumkannya volume pekerjaan pada papan informasi proyek, dugaan ketidaksesuaian antara nilai kontrak dan volume pekerjaan, serta metode pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan yang menurutnya perlu diklarifikasi.

 

“Kami menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pekerjaan yang menelan anggaran hampir Rp4 miliar ini. Pertama, kami menduga nilai kontrak tidak sebanding dengan volume pekerjaan. Kedua, dalam proses pengerjaan perkerasan jalan, terlihat adanya gundukan dengan jarak sekitar 10 meter. Pada bagian tersebut juga dilakukan pengeboran atau pengambilan sampel yang kami duga untuk mengetahui ketebalan perkerasan. Namun, metode pelaksanaannya perlu dijelaskan secara transparan,” ungkap Rudi, Jumat (6/11/2026).

 

Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Ankara, sementara konsultan yang tercantum adalah PT Sandi Arifa Konsultan.

 

Namun, saat awak media berada di lokasi dan meminta keterangan kepada salah seorang pekerja yang sedang melakukan pengeboran atau pengambilan sampel perkerasan, pekerja tersebut mengaku tidak mengetahui lokasi kantor kontraktor pelaksana.

Baca Juga  Desa Rantau Bakung Inhu, Jadi Tempat Keluar Kayu dari Kawasan Hutan Lindung.

 

“Saya hanya pekerja harian lepas di sini, Pak. Kalau kantor kontraktornya saya tidak tahu di mana. Saya baru empat hari bekerja di sini dan hari ini mulai melakukan pengeboran,” ujarnya.

 

 

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu (7/11/2026), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perakim) Kabupaten Indragiri Hilir, Yusnaldi, mengaku belum mengetahui secara terperinci volume pekerjaan tersebut.

 

Yusnaldi menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di Jakarta. Terkait tidak dicantumkannya volume pekerjaan pada papan proyek, ia menyebut hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut pemahamannya.

 

“Posisi saya sekarang sedang di Jakarta. Untuk volume kegiatan memang tidak ditampilkan di papan proyek dan itu sudah sesuai ketentuannya. Kalau ingin mengetahui volumenya, silakan berkomunikasi dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” jelas Yusnaldi.

 

Menindaklanjuti arahan tersebut, awak media kemudian menghubungi Andi selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus PPK dalam kegiatan tersebut.

 

Andi menjelaskan bahwa pekerjaan memiliki panjang 536 meter. Sementara itu, ketebalan perkerasan disebut telah mengacu pada standar yang ditetapkan. Ia juga menyampaikan bahwa setelah proses perkerasan selesai, jalan tersebut akan dilanjutkan dengan pekerjaan semenisasi.

 

“Untuk volume panjang kegiatan 536 meter, tinggi perkerasan sesuai standar, dan nantinya di atas perkerasan akan diberi semenisasi,” terang Andi.

Baca Juga  Istri Ditabrak Hingga Cacat Seumur Hidup, Pelaku Malah Polisikan Suami Korban

 

Ketika ditanyakan mengenai metode pengambilan sampel atau pengeboran yang hanya dilakukan pada bagian gundukan, Andi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pekerjaan perkerasan dan semenisasi, bukan pekerjaan rigid beton, karena anggaran yang tersedia dinilai belum mencukupi.

 

“Kegiatan itu hanya perkerasan dan semenisasi. Kalau untuk rigid, dananya tidak cukup. Kontraktornya ada di situ, Bang? Konsultan pengawas ada tidak di situ? Terkait mengapa pihak kontraktor melakukan core atau pelubangan hanya pada bagian gundukan, silakan Abang tanyakan langsung kepada pihak kontraktor,” jawabnya.

 

 

Untuk memperoleh penjelasan dari pihak pelaksana, awak media kemudian menghubungi Yanto Sani yang dalam hal ini selaku kontraktor kegiatan tersebut.

 

Ia menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut diperuntukkan bagi jalan batalion. Menurutnya, metode pembuatan gundukan yang dilanjutkan dengan pengeboran merupakan bagian dari proses untuk mengetahui ketebalan material perkerasan sebelum diratakan.

 

“Kegiatan itu kan untuk jalan batalion dan memang metodenya seperti itu. Kita buat gundukan-gundukan, lalu kita core untuk mengetahui tinggi perkerasan, kemudian nantinya kita ratakan,” jelas Yanto Sani.

 

 

 

Menanggapi penjelasan dari pihak dinas maupun kontraktor, Rudi Walker Purba menyayangkan pelaksanaan proyek bernilai hampir Rp4 miliar tersebut. Ia menilai pengawasan di lapangan perlu menjadi perhatian serius agar pekerjaan terlaksana sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

 

Menurut Rudi, berdasarkan beberapa kali pemantauan yang dilakukan pihaknya, mereka mengaku tidak menemukan keberadaan pengawas dari konsultan maupun pihak dinas di lokasi pekerjaan.

Baca Juga  Kunjungi Dewan Pers, Jadi Momentum Persiapan IWO Menjadi Konstituen

 

“Kami sangat menyayangkan pekerjaan yang menelan anggaran hampir Rp4 miliar ini jika pelaksanaannya tidak diawasi secara maksimal. Beberapa kali kami turun ke lokasi, kami tidak menemukan pengawasan, baik dari konsultan pengawas maupun pihak dinas. Ini tentu menjadi perhatian kami,” tegas Rudi.

 

Selain persoalan pengawasan, Rudi juga mengungkapkan adanya dugaan penggunaan material perkerasan yang berasal dari tambang ilegal. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen asal-usul material serta legalitas sumber tambangnya.

 

“Kami juga menduga material perkerasan yang digunakan berasal dari tambang ilegal. Tentu hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Kami akan terus melakukan pemantauan agar pekerjaan ini dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai volume, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak,” pungkasnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah hal yang menjadi sorotan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak, metode pengujian ketebalan perkerasan, pengawasan pekerjaan, serta legalitas sumber material yang digunakan.

 

Pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan serta data pendukung agar pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran daerah tersebut dapat diketahui secara transparan oleh masyarakat.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *